DPR Desak Kemhan untuk Hentikan Latihan Militer Calon Manajer Kopdes

DPR

Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta. Foto: ANTARA

Berandaindonesia.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026. Desakan itu muncul setelah jumlah peserta yang meninggal dunia bertambah menjadi lima orang.

Oleh menyampaikan desakan tersebut sebagai respons atas bertambahnya korban jiwa selama pelaksanaan program. Selain itu, ia meminta Kementerian Pertahanan segera mengevaluasi seluruh pelaksanaan latsarmil agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut,” kata Oleh Soleh dalam keterangan tertulis, Senin (29/6).

Baca Juga  Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Senam, Pemerintah Didesak DPR

Selanjutnya, Oleh menegaskan setiap peserta mengikuti program untuk mendukung pengembangan koperasi desa. Karena itu, ia menilai pemerintah harus memberi perhatian penuh terhadap keselamatan seluruh peserta sejak awal pelatihan.

“Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih dengan mendaftarkan diri sebagai calon manajer. Karena itu setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa,” ujarnya.

Kemudian, Oleh meminta pemerintah memperbaiki sistem pembinaan dan pelatihan bagi calon manajer Kopdes Merah Putih. Menurutnya, penyelenggara harus menyesuaikan metode pelatihan dengan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil.

“Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran,” katanya.

Baca Juga  Komisi I DPR Desak SOP Baru Pengamanan Bandara Imbas Penembakan Smart Air di Papua

DPR Desak Prioritaskan Penguatan Kemampuan Manajemen Koperasi Ketimbang Latsarmil

Lebih lanjut, Oleh menilai tujuan utama Program SPPI dan Kopdes Merah Putih berfokus pada penguatan kemampuan manajemen koperasi serta pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, penyelenggara harus menempatkan keselamatan dan kesehatan peserta sebagai prioritas utama.

“Kementerian Pertahanan harus melakukan evaluasi menyeluruh, mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin juga meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan latsarmil secara menyeluruh. Namun, ia mendorong pelatihan manajemen koperasi tetap berjalan dan menghentikan pendekatan militer yang memicu korban jiwa.

News