Delapan tuntutan mahasiswa di atas memperlihatkan bahwa keresahan telah melebar dari satu isu ke banyak isu: ekonomi, korupsi, pembangunan, pendidikan, hubungan pusat-daerah, hingga ruang sipil. Pemerintah masih memiliki ruang yang sangat besar untuk memberikan respons yang tepat dan bijak.
Jika pemerintah menjawab kritik dengan data, keterbukaan, evaluasi kebijakan, dan dialog, aksi demonstrasi dapat menjadi kanal koreksi yang demokratis. Sebaliknya, jika pemerintah menjawab kritik hanya dengan pengerahan aparat, represif, dan pembatasan ruang demonstrasi, maka pemerintah/penguasa berisiko menciptakan masalah baru yang jauh yang akan menjadi politis, daripada isu yang sebenarnya.
Kembali ke awal, Kemerdekaan RI yang sesungguhnya bukan pada kemampuan pemerintah menjalankan program, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mendengar ketika rakyat mempertanyakan arah perjalanan negara dan bangsa.
Karena itu, tajuk Aksi 18 Agustus “Merebut Kemerdekaan”, sebaiknya pemerintah tidak buru-buru mencap sebagai gerakan anti-pemerintah.
Tajuk itu lebih tepat dibaca sebagai peringatan politik, bawa ada bagian masyarakat yang meminta pemerintah Prabowo membuktikan, bahwa Kemerdekaan yang dirayakan secara seremonial selama bulan Agustus ini adalah perayaan tentang harga-harga yang terjangkau, keadilan bagi rakyat, pemerintahan yang bersih, pembangunan yang berpihak kepada rakyat, serta ruang demokrasi yang tetap terbuka.
Dengan demikian, ini bisa berarti bahwa tidak ada artinya perayaan Kemerderkaan RI jika Rakyat Indonesia merayakannya dalam keadaan lapar dan tertindas. Aksi mahasiswa menyuarakan itu.
REDAKSI
