Pada dasarnya, harga kebutuhan pokok dan BBM itu menyentuh persoalan daya beli. Lalu, tuntutan mengenai pendidikan itu menyentuh akses dan masa depan generasi muda. Selanjutnya, kritik terhadap PSN dan program pemerintah itu menyentuh dilemah pilihan prioritas pembangunan. Sedangkan persoalan KKN serta perluasan peran aparat di ruang sipil, itu menyentuh status derajat demokrasi dan pemerintahan.
Jika unit-unit isu itu lalu bertemu, terbentuklah satu narasi besar: pemerintah dianggap belum cukup mampu menggunakan mandat politik untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati. Demonstrasi aksi mahasiswa tidak selalu menjadi ancaman politik karena jumlah massanya. Aksi dapat menjadi masalah politik ketika kritik mahasiswa menemukan resonansi di tengah keresahan dan kegelisahan masyarakat di bawah.
MBG dan PSN Menjadi Simbol Pertarungan Prioritas
Sisi menarik dari Aksi 18 Agustus ini, secara eksplisit, mahasiswa memasukkan MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan PSN dalam tuntutannya. Ini menunjukkan bahwa kritik tidak hanya diarahkan kepada hasil kebijakan, tetapi juga kepada prioritas pembangunan rezim pemerintahan Prabowo.
Bagi pemerintah (pemerintahan Prabowo), program-program tersebut merupakan bagian penting dari agenda pembangunan dan janji politik (kampanye Pilpres). Bagi pengkritiknya (termasuk mahasiswa), persoalannya adalah apakah biaya dan energi negara telah ditempatkan pada program yang paling mendesak bagi masyarakat, sesuai kebutuhan nyata masyarakat di bawah (bukan asumsi tim koalisi politik Prabowo–red).
Pada bagian ini, pemerintah tidak cukup menjawab dengan mengatakan bahwa program tersebut merupakan program prioritas. Pemerintah harus mampu menunjukkan hasil, manfaat, efisiensi anggaran, mekanisme pengawasan, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari rakyat. Program besar tanpa komunikasi publik yang meyakinkan, akan mudah berubah menjadi sasaran kritik yang akan menurunkan citra positif pemerintah.
Benturan Mahasiswa dan Aparat dapat Menjadi Isu Sensitif
Dimensi lain yang tidak boleh diabaikan pada Aksi 18 Agustus itu adalah hubungan antara demonstran dan aparat. Dalam perjalanan menuju Bundaran HI sebagaimana diberitakan media, massa BEM UI dilaporkan mengalami penghadangan aparat keamanan di kawasan Dukuh Atas. Penghadangan ini kemudian menjadi bagian dari kritik mahasiswa mengenai ruang kebebasan menyampaikan pendapat.
Pada saat yang sama, aparat menyiapkan pengamanan dalam jumlah besar, melampaui kewajaran. Laporan media menyebut sekitar 6.962 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan aksi di kawasan Bundaran HI dan sekitarnya. Pengerahan aparat berjumlah besar ini lebih menyerupai wajah ketakutan pemerintah ketimbang niat untuk memperhatikan tuntan aksi mahasiswa.
Di sinilah pemerintah dan aparat keamanan menghadapi dilema klasik. Negara memang mempunyai kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan. Namun demonstrasi yang berlangsung tertib juga merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang normal.
Karena itu, pendekatan keamanan yang terlalu melampaui kewajaran justru berisiko menggeser isu awal, yaitu dari kritik terhadap kebijakan pemerintah menjadi isu mengenai sikap pemerintah yang anti kebebasan sipil atau kebebasan berpendapat. Jika pergeseran ini terjadi, pemerintah dapat kehilangan kendali atas narasi kewajiban menjaga ketertiban, digantikan oleh narasi “Pemerintah Anti Kebebasan Berpendapat”.
