Pemerintah Belum Tentu Sedang Hadapi Krisis Politik
Namun demikian, redaksi berpandangan bahwa terlalu dini menyebut aksi Agustus ini bagian dari rupa krisis politik pemerintahan Prabowo. Fakta baru menunjukkan bahwa itu hanya peningkatan kembali aktivitas protes mahasiswa dan pelebaran isu kritik. Belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan ini adalah gerakan rakyat secara nasional, atau bahwa pemerintah telah kehilangan dukungan politik secara luas.
Justru yang penting pemerintah perhatikan adalah arah perkembangan pasca Aksi 18 Agustus ini. Misalnya, apakah gerakan ini mampu mengkonsolidasikan kampus-kampus di berbagai daerah! Ingat, ada banyak kota di Indonesia, dan setiap kota terdapat minimal dua kampus perguruan tinggi besar.
Sayap gerakan lainnya, apakah organisasi buruh, masyarakat sipil, kelompok profesional, dan kelompok masyarakat lainnya akan terafiliasi ke dalam narasi dan gerakan mahasiswa dalam aksi Agustus ini! Apakah tuntutan mahasiswa akan mendapatkan dukungan publik yang lebih luas dan dalam waktu singkat! Dan yang paling penting, apakah pemerintah akan meresponsnya dengan dialog dan koreksi kebijakan, atau menggunakan pendekatan represif keamanan!
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah Aksi 18 Agustus episode terakhir demonstrasi mahasiswa, atau justru menjadi awal dari gelombang tekanan politik yang lebih besar setelah Agustus ini, misalnya.
Apa Momentum 31 Agustus itu?
Ada satu sisi dari Aksi 18 Agustus ini yang juga penting untuk dicermati, baik oleh pemerintah maupun dari kalangan masyarakat (publik). Tanggal 31 Agustus 2026 itu, bertepatan dengan tenggat sejumlah tuntutan jangka panjang yang muncul dalam gerakan masyarakat sipil sebelumnya sejak Reformasi Mei 1998, temasuk Aksi 18 Agustus itu. Karenanya, akhir Agustus merupakan potensi yang bisa melahirkan momentum evaluasi publik terhadap sejumlah janji dan tuntutan reformasi yang belum tuntas sejak Reformasi 1998. Dan, ini lebih panas daripada tuntutan Aksi 18 Agustus ini.
Artinya, pemerintah memasuki periode yang cukup kritis dan sensitif. Jika berbagai persoalan lama yang tidak selesai dan bertemu dengan persoalan baru, maka tekanan politik terhadap pemerintahan Prabowo akan meningkat secara signifikan.
Tetapi ingat juga, tekanan politik bukan selalu sesuatu yang buruk bagi demokrasi. Demonstrasi pada dasarnya adalah mekanisme koreksi dari masyarakat di wilayah parlemen terhadap pemerintah dan pemerintahan. Titik balik ini akan berbahaya jika pemerintah/penguasa mengkategorikan seluruh kritik sebagai ancaman. Dan, pada saat yang sama, demonstran atau aksi-aksi mahasiswa menganggap setiap respons pemerintah sebagai represi atau upaya pembungkaman.
Di sini, demokrasi yang dianut oleh penguasa/pemerintah dan mahasiswa/pemrotes akan diuji selama Agustus ini berputar. Jika kedua pihak bertahan pada persepsi kerja masing-masing, benturan keras antara keduanya bukanlah hal yang mustahil.
Sorotan Redaksi Berandaindonesia.com
Pemerintahan Prabowo tidak semestinya hanya melihat Aksi 18 Agustus sebagai persoalan ketertiban umum, sebagaimana aparat keamanan memperlakukan aksi mahasiswa kemarin. Penguasa atau pemerintah perlu membacanya sebagai indikator temperatur politik yang belum bisa dipastikan, apakah sudah puncak dan akan menurun, atau justru bakal meningkat intensi pada hari-hari hingga akhir Agustus ini nanti.
