Berandaindonesia.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan, menilai Tni sebaiknya tidak mengutamakan langkah hukum terhadap CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Ia menegaskan, TNI masih memiliki banyak hal yang lebih penting daripada berupaya memidanakan Ferry terkait dugaan pemcemaran nama baik.
Junico, menyampaikan kritiknya dan mempertanyakan dasar TNI ingin membawa kasus Ferry Irwandi ke kepolisian. Selain itu, ia mengingatkan penegakan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus berjalan secara proporsional.
“Padahal banyak yang lebih urgen untuk ditindak,” kata Junico di Jakarta, Jumat (12/9).
Menurut Anggota Komisi I DPR itu, aparat penegak hukum perlu menimbang urgensi dan dampak setiap kasus. Oleh karna itu, ia menilai langkah hukum tersebut jangan sekedar mengikuti laporan, melainkan harus melihat seberapa besar pengaruh kasus tersebut bagi masyarakat.
Junico menegaskan, pihak berwenang tidak seharusnya menaruh kasus Ferry Irwandi sebagai prioritas. Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, banyak kasus lain yang lebih mendesak dan berdampak luas, yang perlu perhatian penuh oleh aparat.
“Banyak kasus lain yang secara substansi lebih mendesak dan berdampak luas, yang juga perlu mendapat perhatian aparat,” kata Junico
Ia menjelaskan persoalan penyebaran hoaks, ujaran kebencian berbasis SARA, peretasan, hingga pelanggaran privasi diruang digital yang menuntut perhatian serius. Menurut dia, kasus-kasus tersebut justru bisa menganggu ketertiban sosial dan keaman masyarakat.
Di sisi lain, Junico menegaskan konstitusi memberi jaminan atas kebebasan berekspresi. Ia menilai bahwa hak itu melekat pada setiap warga negara. Karena itu, ia mengingatkan lembaga negara untuk tidak membatasi kritik publik secara berlebihan.
“Dalam negara demokrasi, lembaga negara termasuk institusi pertahanan harus menunjukkan keteladanan dalam menyikapi kritik dan ekspresi warna negara,” ujarnya.
Dengan demikian, TNI menunjukkan keinginan untuk menempuh jalur hukum terhadap Ferry Irwandi. Namun Anggota Komisi I DPR, Junico, mengingatkan agar aparat menimbang kembali rencana tersebut. Ia menilai, TNI perlu mengutamakan persoalan lain yang lebih mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.
