Berandaindonesia.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak pemberian sanksi tegas kepada jaksa Kejari Karo. Desakan ini muncul akibat polemik perkara Amsal Sitepu.
Abdullah menilai Kajari Karo dan staf telah melampaui kewenangan dalam penanganan perkara tersebut. Ia menyoroti adanya surat yang memicu polemik.
Selain itu, ia menilai tindakan tersebut mengarah pada intervensi proses hukum yang sudah berjalan. Ia juga menyinggung dugaan propaganda terhadap DPR.
“Dengan begitu, saya mendesak Kajari Karo dan staf yang terlibat melakukan intervensi dan propaganda dalam penangguhan penahanan Amsal Sitepu harus diberikan sanksi tegas,” kata Abdullah.
Selanjutnya, Abdullah menilai kasus ini mencerminkan budaya aparat yang antikritik. Ia menyebut budaya tersebut tidak relevan dalam sistem demokrasi saat ini.
“Karena ketika antikritik menjadi budaya, ini akan membuat institusi dan SDM seperti di Kajari Karo menjadi tidak berkembang, tidak dapat mengikuti semangat zaman atau tidak adaptif terhadap perubahan,” katanya.
Karena itu, Abdullah meminta Kejaksaan Agung meningkatkan kapasitas jaksa secara merata. Ia menilai peningkatan ini penting untuk menjaga kualitas penegakan hukum.
“Dalam jangka panjang, masyarakat akan mengalami krisis kepercayaan bukan hanya kepada Kejagung tetapi juga terhadap penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan substantif,” katanya.
Di sisi lain, Komisi III DPR RI juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap Kejari Karo. DPR meminta proses evaluasi dilakukan secara transparan.
“Dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan evaluasi tersebut secara tertulis kepada Komisi III DPR RI dalam waktu satu bulan,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Selain itu, DPR juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan intimidasi terhadap Amsal Sitepu. Dugaan tersebut melibatkan sejumlah pejabat kejaksaan.
Dengan demikian, DPR menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional dan transparan. DPR berharap langkah tegas dapat menjaga kepercayaan publik.
