Berandaindonesia.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang nobar. Larangan itu mencakup film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Ia juga meminta publik menyikapi film tersebut melalui diskusi dan debat.
Yusril menilai kritik dalam film itu masih tergolong wajar. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terpancing oleh judul film yang memicu kontroversi publik.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (14/5).
Selain itu, Yusril mendorong publik menonton film tersebut sebelum menyampaikan penilaian. Menurut dia, ruang diskusi terbuka dapat memperkuat sikap kritis masyarakat terhadap isu publik.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” ujarnya.
Film dokumenter itu menyoroti proyek strategis nasional di Papua Selatan. Sejumlah pihak menilai proyek tersebut memengaruhi lingkungan hidup dan hak masyarakat adat setempat.
Karena itu, Yusril meminta pemerintah menjadikan kritik dalam film sebagai bahan evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua Selatan.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” tuturnya.
Yusril menjelaskan pembukaan lahan di Papua Selatan mulai berjalan sejak 2022. Pemerintah melanjutkan program itu untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
Meski begitu, Yusril tetap membuka ruang kritik terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional. Ia menilai pemerintah perlu memperbaiki kekurangan selama pelaksanaan program berlangsung.
“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” katanya.
Menurut Yusril, pemerintah membutuhkan kritik publik selama proyek nasional berjalan. Ia menilai kritik dapat membantu pemerintah memperbaiki pelaksanaan program dan mengurangi persoalan lapangan.
Yusril Imbau Masyarakat Tidak Mengembangkan Kritik Tanpa Dasar
Yusril juga meminta masyarakat menjaga perdebatan secara tertib. Karena itu, ia berharap publik tidak mengembangkan tuduhan tanpa dasar terhadap pemerintah maupun aparat.
Pada sisi lain, Menko Bidang Hukum itu membantah kabar mengenai larangan resmi terhadap pemutaran film dokumenter tersebut. Ia juga menyebut sejumlah kampus tetap menggelar nobar tanpa hambatan berarti.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujarnya.
