Laporan CELIOS dan Kabinet Bayangan Beri Rapor Merah Dua Tahun Prabowo-Gibran, Publik dan Pakar Soroti Masalah Ekonomi Hingga Karhutla
Berandaindonesia.com, Jakarta–Lembaga kajian ekonomi dan hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama koalisi Kabinet Bayangan merilis laporan evaluasi nasional bertajuk “Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran” secara daring.
Berdasarkan hasil survei dan evaluasi yang dihimpun dari kelompok masyarakat umum maupun para ahli, kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan nilai rendah, rapor merah. Dalam evaluasi tersebut, masyarakat umum memberikan skor 4,7 dari skala 10 untuk nilai akhir pemerintahan.
Sementara itu, kelompok yang terdiri dari 129 ahli dan pakar, memberikan penilaian yang lebih kritis. Mereka memberikan skor akhir 2,9 dari skala 10.
Secara rinci, kelompok ahli memberi skor kinerja Presiden Prabowo sebesar 2,8 dan Wapres Gibran sebesar 2,2. Adapun dari perspektif masyarakat umum, Presiden Prabowo memperoleh skor 4,6 dan Wapres Gibran mendapatkan skor 4,9.
Inisiator Kabinet Bayangan sekaligus akademisi Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menegaskan bahwa hasil evaluasi ini mencerminkan keresahan nyata publik terhadap arah kebijakan ketatanegaraan dan kepemimpinan nasional.
“Rakyat bukan objek statistik yang bisa dipoles seenaknya. Mereka adalah subjek sejarah yang punya suara, luka, dan hak untuk merasa kecewa ketika kebijakan dan komunikasi publik pemerintah tidak berpihak pada kepentingan publik. Tidak adil pula jika publik atau elemen kritis yang menyampaikan keluhan dianggap tidak cinta tanah air,” tegas Feri Amsari.
Pendiri CELIOS, Media Wahyudi Askar, menggarisbawahi bahwa temuan ini harus menjadi alarm keras bagi Istana untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi dan tata kelola anggaran.
“Hasil riset ini bukan bentuk perlawanan politik. Ini adalah peringatan terbuka dari publik dan akademisi agar pemerintah segera berbenah. Kekecewaan masyarakat berakar dari tekanan ekonomi rumah tangga dan eksekusi program strategis yang kerap bermasalah di lapangan,” ungkap Media Wahyudi Askar.
Laporan evaluasi ini mencatat sejumlah indikator sosial dan ekonomi yang dinilai memprihatinkan. Sebanyak 75 persen responden masyarakat umum mengaku mengalami stres akibat berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan.
Selain itu, 67 persen responden menyoroti pola komunikasi publik Presiden Prabowo, dan 71 persen ahli menganggap kapasitas kepemimpinan serta gaya komunikasi kepala negara masih belum memadai.
Dari segi kondisi finansial, 53 persen responden merasakan ekonomi rumah tangga mereka kian memburuk. Imbasnya, kekecewaan ini merembet pada tingkat kepercayaan politik. Ada 55 persen responden yang mengaku memilih Prabowo pada Pemilu 2024 menyatakan enggan untuk memilihnya kembali (Pilpres 2029).
Beberapa isu spesifik juga tak luput dari sorotan dalam rilis CELIOS ini. Sebanyak 76 persen publik menyetujui agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan atau dievaluasi ulang secara total. Alasannya, program itu sara permasalahan dalam eksekusi dan pengawasan.
Dalam hal penanganan lingkungan, 96 persen pakar menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sangat tidak efektif. Lebih lanjut, 69 persen responden menilai berbagai agenda kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo belum membawa manfaat langsung yang konkret bagi masyarakat bawah.
Daftar Menteri Berkinerja Terburuk
Menggunakan metode positional “scoring rule” (pengembangan dari metode “Borda Count”), laporan CELIOS juga merilis daftar menteri dan pejabat yang mendapatkan persepsi kinerja terburuk dan direkomendasikan untuk segera diganti (reshuffle).
Tiga pejabat dengan nilai terendah ditempati oleh:
- Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) – Menempati urutan teratas menteri berkinerja terburuk dengan poin evaluasi terkritis.
- Natalius Pigai (Menteri Hak Asasi Manusia)
- Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan)
Tanggapan dan Sanggahan Ring Internal Politisi
Rilis hasil riset dan rapor merah dari CELIOS ini memicu respons kritis dari berbagai kalangan, termasuk dari pendukung pemerintah dan partai politik koalisi.
Sekretaris Eksekutif Balitbang DPP Partai Golkar, Notrida Mandica, mempertanyakan metodologi serta pemberian poin minus terhadap jajaran menteri, khususnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
Notrida menilai bahwa penentuan poin kinerja minus tersebut sarat akan argumen subjektif dan terjebak dalam imajinasi data. Menurutnya, publik perlu melihat secara rinci instrumen pertanyaan survei yang diajukan agar penilaian kinerja menteri tidak distorsi.
Menurut Mandica, argumen subjektif rawan terhadap narasi framing semata, karena pengukurannya tidak berdasarkan capaian riil sektor energi dan ekonomi nasional.
CELIOS dan Kabinet Bayangan merumuskan lima rekomendasi utama bagi pemerintah. Rekomendasi tersebut meliputi penghentian strategi utang agresif, penerapan “wealth tax” bagi kelompok kaya guna memangkas ketimpangan.
Rekomendasi berikutnya adalah evaluasi total program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penataan zaken kabinet berbasis meritokrasi, serta pembukaan lapangan kerja hijau yang inklusif bagi generasi muda dan masyarakat adat.[]
Sumber: berandaindonesia.com dan CELIOS
