E D I T O R I A L
Pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat renta lebih awal. Namun, elite sudah mengamankan tiket Prabowo ke Piplres 2029, pada saat rakyat belum menemukan hasil kerja Prabowo.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang belum genap dua tahun. Namun, kasak-kusuk politik di lingkaran kekuasaan sudah melompat jauh ke Pilpres 2029.
Sejumlah partai pendukung mulai memasang pagar politik untuk mengamankan pencalonan Prabowo pada periode kedua. Sementara itu, rapor kinerja pemerintah justru menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah ambisi memperpanjang kekuasaan berjalan seiring dengan kemampuan menyelesaikan persoalan rakyat?
Di sinilah paradoks pemerintahan Prabowo-Gibran terkuak. Kalender politik bergerak cepat mendesing menuju 2029. Tetapi sejumlah persoalan kebijakan belum menunjukkan penyelesaian yang meyakinkan. Prabowo seperti ingin memastikan perpanjangan kontrak jabatannya fix sebelum seluruh pekerjaan dalam kontrak pertama diperiksa dan dirasakan masyarakat.
PARTAI GERINDRA, partai yang didirikan Prabowo, tentu tidak menyembunyikan keinginannya mempertahankan sang ketua umumnya di kursi jabatan presiden. Golkar pun telah memasukkan dukungan kepada Prabowo untuk Pilpres 2029 dalam agenda politiknya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyusul. Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza pada 12 Oktober 2026, menyatakan partainya mendukung Prabowo “100 persen atau bahkan 1.000 persen” untuk kembali menjadi calon presiden. Angka seribu persen itu adalah jenaka politik, dukungan bisa melampaui batas matematika. Itu adalah metafora untuk kesinambungan kekuasaan yang sangat hiperbolis.
Partai Amanat Nasional (PAN) juga menegaskan dukungan serupa. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan keputusan itu telah disampaikan Ketua Umum Zulkifli Hasan dalam Rakernas PAN pada 2025.
Namun, koalisi pemerintahan Kabinet Merah Putih tidak sepenuhnya seragam. PKS menyatakan komitmennya mendukung pemerintahan hingga 2029, tetapi keputusan mengenai pencalonan presiden berada di tangan Majelis Syuro.
Partai Demokrat, melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra, menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono masih berfokus menjalankan tugas di pemerintahan.
Partai NasDem (Nasional Demokrat), meski mendukung pemerintahan, namun memilih menunggu tahapan pemilu sebelum menentukan sikap.
Dukungan untuk Prabowo memang meluas, tetapi belum seluruh partai menyatakan keputusan final. Meski demikian, manuver menuju 2029, sudah dimulai ketika pekerjaan rumah pemerintahan sekarang masih menumpuk.
Pertanyaannya sederhana: mengapa perpanjangan masa kekuasaan terasa lebih mendesak daripada menuntaskan pembuktian hasil kerja?
LAPORAN RAPOR Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang disusun Center of Economic and Law Studies (CELIOS), bersama Kabinet Bayangan, yang dirilis pada 11 Oktober 2026, memberikan bahan evaluasi yang patut diperhatikan.
Survei tersebut melibatkan 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli atau pakar. Hasilnya, Prabowo memperoleh nilai 4,6 dari 10 dari masyarakat umum, tetapi hanya 2,8 dari 10 dari kalangan ahli.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat nilai 4,9 dari masyarakat umum dan 2,2 dari kalangan ahli.
Jika nilai itu diterjemahkan ke dalam bahasa sekolah, keduanya belum melewati angka lima. Presiden memperoleh kurang dari separuh nilai maksimum menurut penilaian masyarakat, sedangkan penilaian kalangan ahli terhadap wakil presiden bahkan hanya setara 22 persen dari nilai maksimum (100 persen).
Tentu, survei bukan vonis final terhadap sebuah pemerintahan. Metode pengambilan sampel juga perlu diperhitungkan: survei masyarakat menggunakan metode non-probabilitas melalui Meta Ads. Sedangkan responden ahli dijaring dengan metode snowball sampling.
Hasilnya tidak dapat begitu saja dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia. Namun, selisih penilaian tersebut tetap menjadi alarm yang layak dijawab pemerintah dengan data, perbaikan, dan hasil nyata—bukan sekadar optimisme yang dipidatokan.
Sebab, angka tidak dapat dibungkam hanya dengan pidato. Ia memang bisa diperdebatkan metodologinya, tetapi tidak semestinya diabaikan ketika menunjukkan persoalan yang perlu diperiksa.
DUA PROGRAM unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menjadi sasaran kritik dalam evaluasi CELIOS.
Sebanyak 76 persen responden mendesak penghentian MBG, sedangkan 66 persen menolak keberadaan KDMP. Angka itu menggambarkan besarnya penolakan di antara responden survei, bukan persentase seluruh penduduk Indonesia.
Kritik terhadap MBG berkaitan dengan persoalan kesehatan dalam pelaksanaannya, serta kekhawatiran mengenai MBG yang jor-joran menyedot alokasi anggaran pendidikan. Program yang bertujuan memperbaiki gizi anak semestinya menjadi investasi jangka panjang. Namun, tujuan mulia tidak membuat tata kelola kebal dari pemeriksaan.
Jika pelaksanaan bermasalah, jawaban yang diperlukan ialah perbaikan perencanaan, pengawasan ketat, transparansi anggaran, dan jaminan keamanan pangan. Pemerintah harus membuktikan bahwa manfaatnya sepadan dengan biaya yang dikeluarkan (Rp 300-an triliun).
Pada KDMP, sorotan tertuju pada pemangkasan alokasi Dana Desa sebesar Rp 34,57 triliun. CELIOS menilai kebijakan tersebut berisiko mengganggu ekosistem ekonomi desa dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah tumbuh lebih dahulu.
Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana koperasi yang baru dibuat itu dapat memperkuat ekonomi desa, bukan justru mengurangi ruang gerak pelaku usaha yang sudah hidup di sana.
Jangan sampai desa diberi pekerjaan baru, tetapi sumber daya untuk menghidupkannya malah menyusut. Koperasi seharusnya memperluas kesempatan ekonomi, bukan sekadar mengganti papan nama kelembagaan.
Di sektor lingkungan, 96 persen responden ahli menilai pemerintah tidak efektif menangani kebakaran hutan dan lahan. Penilaian ini menyoroti persoalan yang berulang setiap tahun.
Penanganan kebakaran yang ada saat ini tidak cukup dengan memadamkan api setelah lahan telanjur terbakar. Pengawasan konsesi, penegakan hukum, pencegahan, dan pertanggungjawaban korporasi harus menjadi bagian dari solusi.
PEMERINTAHAN YANG sehat bukanlah pemerintahan yang paling cepat mengumpulkan dukungan politik. Pemerintahan yang sehat adalah yang bersedia menguji dirinya melalui hasil kerja.
Dukungan partai memang penting untuk stabilitas, tetapi stabilitas bukan cek kosong bagi kebijakan yang belum terbukti efektif dan berguna.
Prabowo masih memiliki waktu untuk memperbaiki arah pemerintahannya. Nilai survei bukan takdir, sebagaimana dukungan partai bukan bukti keberhasilan. Keduanya merupakan hal berbeda yang tidak boleh dipertukarkan.
Istilah “renta lebih awal” dalam konteks ini bukan soal usia presiden, melainkan metafora bagi risiko kelelahan politik pemerintahan kabinet merah putih. Pemerintahan tampak kehilangan daya koreksi ketika energi elite lebih banyak tersedot untuk memastikan kelanjutan kekuasaan.
Jika kritik terhadap MBG dijawab dengan perbaikan terukur, pengelolaan Dana Desa dibuka secara transparan, dan karhutla ditangani sampai ke akar persoalannya, pemerintah masih mempunyai kesempatan membalikkan penilaian.
Sebaliknya, jika setiap kritik dianggap gangguan, dan setiap program diperlakukan sebagai keberhasilan atau prestasi hanya karena telah diluncurkan, pemerintahan ini akan terjebak dalam perangkap pencitraan yang narsistik.
Pilpres 2029 memang pasti akan datang. Namun, sebelum sibuk menghitung dukungan untuk periode kedua pada 2029 itu, pemerintah Prabowo perlu memastikan periode pertamanya tidak habis untuk menghitung siapa dan partai mana yang masih setia.
Sebab, rakyat tidak memilih presiden untuk sekadar mempertahankan kekuasaan. Mereka memilihnya agar persoalan kehidupan mereka diselesaikan sebagai kewajiban. Dukungan seribu persen tidak bisa menggantikan kewajiban itu.**
