Bahlil Tegaskan PAW Adies Kadir Sesuai dengan Aturan DPR

Adies Kadir

Adies Kadir menggantikan Hakim MK Arief Hidayat yang memasuki masa purnatugas pada Februari 2026. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Berandaindonesia.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan pergantian antar waktu (PAW) Adies Kadir ke anaknya Adela Kanasya Adies sebagai anggota DPR telah sesuai peraturan perundang-undangan. Adies kini menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Arief Hidayat yang pensiun.

Terkait hal tersebut, Bahlil menjelaskan PAW ini bukan karena hubungan keluarga antara Adies dan Adela. Sebaliknya, pergantian tersebut mengikuti mekanisme perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

“PAW itu dilakukan, yang akan mengganti adalah suara terbanyak setelah anggota DPR terpilih. Dan secara kebetulan, nomor dua dari Pak Adies ini adalah anaknya perempuan. Jadi bukan karena persoalan dia anaknya Pak Adies Kadir,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/2).

Baca Juga  Golkar Targetkan Tambah Kursi DPR di Pemilu 2029

Sebelumnya, Adies menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua Umum Golkar. Kemudian pada Pileg 2024, Golkar meraih 245.453 suara dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur I. Dengan perolehan tersebut, Golkar mendapatkan satu kursi untuk Adies sebagai caleg dengan suara terbanyak.

Sementara itu, Adela menjadi caleg dengan perolehan suara tertinggi kedua setelah Adies di Dapil yang sama. Adapun UU MD3 Pasal 242 mengatur anggota yang berhenti akan digantikan calon dari partai dan dapil sama dengan suara terbanyak urutan berikutnya.

Di sisi lain, Presiden melantik Adies sebagai Hakim MK di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2). Dalam pelantikan itu, ia menggantikan Hakim Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun.

Baca Juga  Munaslub Golkar Jadi Sorotan, Ridwan Hisjam Buka Suara

Setelah di lantik, Adies kemudian menyatakan komitmennya menjaga kode etik hakim. Lebih lanjut, ia menegaskan siap mundur dari penanganan perkara yang berkaitan dengan Partai Golkar jika di nilai berpotensi konflik kepentingan.

“Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar,” kata Adies di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/2).

 

News