Berandaindonesia.com, Jakarta – PDIP menyindir langkah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang memamerkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PDIP menilai Mantan Presiden RI ke-7 itu seharusnya menunjukkan ijazah kepada publik untuk meredakan polemik yang terus berkembang.
Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyampaikan sindiran tersebut setelah Jokowi mengumumkan statusnya sebagai anggota PSI. Saat ini, PSI berada di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu.
“KTA PSI itu apa ya? Partai Sengketa Ijazah?” ujarnya kepada wartawan, Minggu (27/9).
Selain itu, Guntur juga meminta Jokowi menunjukkan ijazah sarjana dari Universitas Gadjah Mada. Menurut dia, langkah tersebut dapat mengurangi spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Tidak hanya itu, Guntur juga meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan ijazah SMA. Saat ini, persoalan tersebut masih menjadi bagian dari gugatan yang bergulir di Mahkamah Konstitusi.
“Publik minta nunjukin Ijazah agar tidak makin gaduh, kok malah nunjukin KTA, baik Jokowi di minta nunjukin ijazah S1 UGMnya dan Gibran nunjukin ijazah SMA-nya,” sindirnya.
Sebelumnya, Jokowi mengumumkan telah resmi menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah PSI di Bandung, Sabtu (26/9).
Pada kesempatan tersebut, Jokowi menunjukkan KTA PSI yang telah ia miliki. Ia juga menjelaskan alasan baru mengumumkan status keanggotaan tersebut kepada publik.
“Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima.
“Banyak yang bertanya kok baru ditunjukkan sekarang, ya kan suka-suka saya dong, kan ini kartu milik saya, bahwa saya tunjukkan di Bandung dan Bekasi ini karena momentumnya memang sekarang,” ujarnya.
“Politik ini kan momentum, momentumnya pas kan ya saya tunjukkan sekarang,” lanjut Jokowi.
