Berandaindonesia.com, Makassar — Pemerintah Kota Makassar, bergerak maju menyiapkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah bagi masyarakat terus diperkuat melalui partisipasi aktif dalam forum-forum strategis tingkat nasional.
Komitmen tersebut ditunjukkan Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, dengan menghadiri kegiatan Indonesia on the Move – Forum Mobilitas Perkotaan yang diselenggarakan oleh Program Kemitraan Indonesia–Australia.
Untuk Infrastruktur (KIAT) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, dan berlangsung di Hotel Sari Pacific Jakarta, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Forum ini menjadi ruang dialog penting bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan dan praktik terbaik dalam pengembangan mobilitas perkotaan di Indonesia.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, kehadirannya dalam forum ini memiliki arti strategis bagi Kota Makassar, khususnya dalam memperkuat perencanaan.
Dan tata kelola, serta pengembangan sistem transportasi perkotaan yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di tengah pertumbuhan kota yang semakin dinamis.
“Forum ini sangat penting untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan, sekaligus menyiapkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan yang inklusif,” ujar Munafri.
Lebih lanjut, Munafri menyampaikan bahwa forum ini juga menjadi momentum untuk menyiapkan berbagai proyek mobilitas perkotaan agar lebih siap didukung oleh investasi sektor swasta.
Dukungan tersebut dinilai krusial dalam mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Selain itu, pembahasan dalam forum Indonesia on the Move turut mendorong pengembangan kawasan berbasis angkutan umum (transit oriented development/TOD) serta penataan ruang kota yang ramah, inklusif, dan berorientasi pada kenyamanan masyarakat.
“Pendekatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga,” tuturnya.
Melalui keikutsertaan dalam forum nasional ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat menyerap praktik terbaik, memperluas jejaring kolaborasi, serta memperkuat sinergi lintas sektor guna mendukung transformasi sistem mobilitas perkotaan yang modern dan berdaya saing.
Tak hanya itu, politisi Golkar itu menjelaskan, Kota Makassar sebenarnya telah memiliki pengalaman awal melalui keterlibatan dalam proyek Maminasata yang sebelumnya masuk dalam program pengembangan transportasi kawasan.
Namun ke depan, Pemkot Makassar ingin memaksimalkan peluang tersebut untuk benar-benar membangun sistem moda transportasi perkotaan yang lebih terstruktur dan berfungsi optimal.
“Kita ini sebenarnya ada dua. Ada proyek yang sudah pernah masuk di program ini, salah satunya Maminasata. Tapi sekarang bagaimana kita memaksimalkan itu supaya betul-betul membangun sistem moda transportasi,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Appi itu mengakui, bahwa hingga saat ini Makassar masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan moda transportasi publik yang memadai.
Oleh karena itu, Pemkot Makassar mulai merancang langkah awal secara bertahap dan terencana.
“Maka kita mencoba untuk membangun. Pertanyaannya, kita harus mulai seperti apa, ini yang kita bangun untuk Kerjasama,” jelasnya.
Diketahui, melalui program ini, KIAT berhasil menyusun tiga dokumen SUMP lengkap yang mencakup analisis kondisi awal, strategi mobilitas jangka panjang, serta rencana aksi bertahap untuk implementasi di tingkat kawasan metropolitan.
Ketiga dokumen tersebut telah diterima secara resmi oleh pemerintah provinsi dan diperkuat dengan surat persetujuan bersama dari pemerintah kabupaten/kota serta Bappenas, yang menandakan adanya dukungan politik yang kuat terhadap agenda reformasi mobilitas perkotaan.
Dokumen SUMP dirancang dengan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan transportasi, dengan prioritas pada pengembangan angkutan massal, transportasi aktif, serta penerapan prinsip inklusi sosial dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Selain itu, kegiatan ini turut memperkuat peran koordinatif Bappenas dalam perencanaan mobilitas nasional, sekaligus memperkenalkan konsep-konsep baru seperti kawasan perkotaan fungsional dan perencanaan mobilitas yang partisipatif.
Sebagai bagian dari kemitraan bilateral, KIAT merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan SUMP ini secara khusus mendukung pembangunan pendekatan perencanaan mobilitas perkotaan yang konsisten secara nasional, dengan penerapan awal pada tiga kawasan metropolitan prioritas, yakni Sarbagita (Denpasar), Kedungsepur (Semarang), dan Mamminasata (Makassar).
Seluruh perencanaan tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Program Angkutan Umum Massal Indonesia.
Di Sulawesi Selatan, kawasan metropolitan Mamminasata dengan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan berperan sebagai simpul utama perkotaan dan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur.
