Berandaindonesia.com, Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menillai kehadiran komisaris BUMN dari beragam latar belakang mampu menghadirkan perspektif baru untuk mengawal agenda pemerintah. Karena itu, dia menegaskan perbedaan pengalaman setiap komisaris dapat memperkuat fungsi pengawasan dan memberi solusi baru bagi perusahaan BUMN.
Qodari menyampaikan pandangan tersebut usai membuka Nusantara Media Fest 2026 di Jakarta, Sabtu. Selain itu, dia mengaitkan penilaiannya dengan pengalaman saat menjabat komisaris BUMN di Pertamina Hulu Energi. Menurutnya, pengalaman dari luar perusahaan memberi sudut pandang berbeda untuk mendukung pengambilan keputusan.
“Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris,” kata Qodari.
Selanjutnya, Qodari merespons pembahasan publik mengenai pengangkatan komisaris di sejumlah perusahaan BUMN. Sorotan itu muncul setelah Mufi Budi Ananda menjadi komisaris PT Krakatau Posco. Selain itu, Gina Febriyanti Ginting juga menjabat komisaris PT Pertamina Retail.
Menurut Qodari, pemilihan komisaris merupakan praktik yang lazim dalam dunia usaha. Bahkan, perusahaan swasta juga menerapkan mekanisme serupa. Karena itu, dia menilai keberadaan komisaris memberi manfaat melalui fungsi pengawasan serta penyampaian ide dan gagasan bagi perusahaan.
“Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Qodari menjelaskan calon komisaris umumnya memiliki pengalaman organisasi, pemerintahan, maupun dunia usaha. Oleh sebab itu, pengalaman tersebut menghadirkan perspektif baru dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mendorong pengisian komisaris BUMN oleh sosok profesional dan kompeten. Saat ini, jajaran komisaris BUMN berasal dari wakil menteri, ASN, politisi, relawan, serta tokoh dekat elite partai.
