Berandaindonesia.com, Sulsel – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Malik Faisal mengemukakan bahwa pengusulan pembangunan sekolah permanen untuk Program Sekolah Rakyat di sejumlah daerah terkendala lahan.
“Pengusulan sekolah permanen ini memang ada beberapa kendala. Itu disebabkan beberapa daerah tidak memenuhi syarat tanah atau lahan yang diusulkan,” ujarnya di Makassar, Rabu.
Malik menyebut tanah yang diusulkan sejumlah pemerintah daerah tidak memenuhi syarat dengan sejumlah alasan, seperti tanahnya miring, lokasi yang jauh dari kota, sulit dijangkau, dan fasilitas tidak ada.
“Seperti di Enrekang, listrik tidak ada. Ada juga yang mengusulkan status hak tanah itu bukan milik pemerintah daerah, seperti Kabupaten Bantaeng dan Maros,” ujar Malik.
Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto di bawah binaan Kementerian Sosial itu ditargetkan bisa terbangun sebanyak 100 unit di 2025, tergantung pada kesiapan lahan di masing-masing daerah.
“Sekarang ini kabupaten/kota ditambah provinsi, disiapkan kuota sekitar 550 Sekolah Rakyat di Indonesia. Sekarang Pak Presiden menargetkan 1 tahun 100. Artinya, siapa yang cepat, siapa tepat, siapa yang benar, dia didahulukan,” urai Malik.
Selain itu, lanjut Malik, terdapat sejumlah usulan lokasi yang berada di wilayah terpencil dengan akses sulit, sementara kepala daerah belum menyatakan komitmen untuk membuat akses jalan seperti di Kabupaten Wajo.
Kemudian, ada yang terlambat mengusulkan, seperti Kabupaten Selayar, Luwu Utara dan Luwu Timur.Ada juga pemerintah daerah yang belum mengusulkan, karena kesulitan mencari lahan yang luasnya 7,6 hektare seperti Kota Makassar dan Parepare.
Ada pemerintah daerah belum mengusulkan, karena tidak paham, seperti Kabupaten Jeneponto, Toraja Utara, Pinrang, Gowa, dan Palopo. “Daerah ini belum mengusulkan sama sekali,” ucapnya.
Sementara di Tana Toraja, lahan yang diusulkan juga ada yang kurang. Diminta 7,6 hektare, tapi diusulkan di bawah 5 hektare.
Ia mengatakan ada beberapa pemerintah daerah yang belum melampirkan pernyataan hibah, karena tanah yang disiapkan langsung dihibahkan ke Pemerintah Pusat supaya memenuhi ketentuan untuk dibangunkan infrastruktur di atasnya.
Kendati demikian, pembangunan Sekolah Rakyat permanen yang telah disetujui oleh pemerintah pusat, yakni di Kabupaten Bone dan Sidrap. Adapun kuota siswa Sekolah Rakyat sebanyak 1.750 siswa pada 15 titik yang tersebar di Sulawesi Selatan.
“Ada sembilan daerah yang saya optimistis bisa masuk dan segera bisa dilakukan pembangunan Sekolah Rakyat, seperti Kabupaten Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Barru, Selayar, Pangkep, Sinjai, Luwu dan Bulukumba,” ujarnya.
Sumber: ANTARA
