Berandaindonesia.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menegaskan ambang batas parlemen merupakan sistem umum yang berlaku di banyak negara. Fraksi Demokrat belum menentukan sikap soal wacana penghapusan ambang batas parlemen tersebut.
Dede menjelaskan ambang batas parlemen diterapkan di berbagai negara dengan persentase berbeda-beda. Besarannya berkisar antara 4 hingga 7 persen. Sistem ini bertujuan mencegah jumlah partai di parlemen terlalu banyak.
“Ambang batas parlemen adalah sebuah keniscayaan yang terjadi di seluruh dunia, kecuali Finland yang nol persen,” ujar Dede Yusuf di kompleks parlemen, Selasa (3/2).
Politikus Demokrat itu menilai penghapusan parliamentary threshold justru akan menimbulkan masalah baru. Menurutnya, partai akan terlalu banyak sehingga posisi oposisi dan pendukung pemerintah menjadi kabur. Dia menyebut kondisi itu sebagai over empowering.
“Karena terlalu banyak apa namanya, fraksi-fraksi yang mungkin nanti tidak bisa kita lihat mana yang pendukung pemerintah, mana yang bukan pendukung pemerintah,” kata Dede Yusuf.
Lebih lanjut, Dede menyatakan Partai Demokrat masih mengikuti pembahasan di Komisi II DPR. Partainya akan memantau proses RUU Pemilu sebelum mengambil keputusan final.
Selain itu, Dede berpendapat penghapusan ambang batas parlemen bukan solusi utama untuk menyerap suara pemilih. Dia mencontohkan Pemilu 2009 ketika ambang batas hanya 2,5 persen. Saat itu, 19 juta suara tetap terbuang percuma.
“Karena kuncinya bukan pada PT-nya. Karena kita juga pernah mengalami ya, ketika 2,5 persen saja 19 juta [suara] itu tahun 2009 terbuang,” katanya.
Menurutnya, kunci utama terletak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Faktor ini jauh lebih penting daripada sekadar mengubah ambang batas parlemen.
“Dan saya mewakili Demokrat dalam konteks ini belum bisa juga mengambil keputusan apapun karena sifatnya kita masih menguji dulu,” imbuh Dede.
